STADIUM GENERAL PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM

STADIUM GENERAL PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM

Acara kuliah umum dimulai pada Pukul 09.00 WIB. Sebelum masuk pada acara pematerian, diberikan sambutan terlebih dahulu oleh Kaprodi IEKI dan Dekan FPEB yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. H. Eeng Ahman., M.Si (Wakil Dekan I FPEB). Adapun penyampaian materi oleh narasumber dimoderatori oleh Dr. Juliana, M.E.Sy. Penyampain materi sekaligus tanya jawab berlangsung selama satu jam setengah. Tampak para mahasiswa sangat antusias mendengarkan pematerian dari narasumber dan aktif dalam mengajukan pertanyaan. Seperti diketahui bahwa BPKH resmi dibentuk berdasarkan SK Presiden Nomor 74/P/2017 pada tanggal 7 Juni 2017 dan para pengurusnya baru dilantik pada tanggal 26 Juli 2017 yang lalu. Struktur utama BPKH terdiri dari Dewan Pengawas yang terdiri dari 7 orang dan dipimpin oleh Dr. H. Yuslam Fauzi, SE., MBA dan Badan pelaksana sebanyak 7 orang dengan ketua Dr. Anggito Abimanyu., M.Sc.

Pematerian yang diberikan oleh narasumber terdiri dari pengenalan organ BPKH, Pengelolaan Keuangan Haji, Tatacara pengelolaan, Tantangan utama, Visi, Misi, Strategi, Target dan Kerjasama. Hal utama yang disampaikan adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan rasionalitas dan efisiensi BPIH, meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat.  Pertanyaan yang utama adalah mengapa dana haji harus dikelola dengan baik ? Jawabannya adalah karena Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim dan tingkat religuisitas yang tinggi dibandingkan negara-negara mayorities mulim countries sekalipun memiliki potensi pengumpulan dana haji yang luar biasa. Pada Tahun 2018, dana haji yang terkumpul mencapai 105,8 Triliun rupiah dan diproyeksi akan terus meningkat pada setiap tahunnya. Jadi, seharusnyalah dana haji tersebut dapat termanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat Indonesia khususnya para Jemaah haji. Dengan adanya BPKH, maka dana haji salah satunya dapat digunakan untuk investasi pada sektor rill sesuai prinsip syariah, contoh nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dalam bentuk Project Financing Sukuk yang pada Tahun 2017 telah bernilai 16,76 Triliun.

Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai proyek pemerintahan pada Kementerian PUPR, Kemeterian Perhubungan dan Kementerian Agama. Keuntungan bagi hasil yang diperoleh dari  Project Financing Sukuk ini akan dirasakan sendiri oleh Jemaah haji berupa peningkatan kualitas pelayanan haji, perbaikan fasilitas haji selama di tanah suci dan biaya haji yang relatif lebih murah. Menurut narasumber, biaya haji di Indonesia sangatlah murah dibandingkan di negara lainnya dan  selama enam tahun terakhir tidak mengalami peningkatan, yaitu sekitar 35 jutaan, padahal real nya biaya haji per orang yang harus dikeluarkan sampai sekitar 70 jutaan. Hal ini merupakan dampak nyata dari hasil pengelolaan dana haji yang professional. Bagi para mahasiswa IEKI yang belajar secara khusus bagaimana mengelola keuangan sesuai prinsip syariah, hadirnya BPKH bisa menjadi peluang emas untuk menambahan pilihan dalam berkarier setelah lulus nanti. Ke depannya diharapakan BPKH bisa menjalankan tugasnya dengan amanah untuk memberikan banyak kemaslahatan bagi Jemaah haji dan perekonomian umat Islam di  Indonesia pada umumnya, Insya Allah ! (Dr. Aas Nurasyiah, S.Pd., M.Si/ Poto. Jemi Angga Ruhiat)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.